Perkembangan teknologi berlangsung dengan sangat cepat beberapa dekade ini. Hingga kini, kita telah tiba di era revolusi industri 4.0 yang memudahkan segala aspek kehidupan manusia. Dampak dari revolusi industri ini sampai ke berbagai aspek, salah satunya yaitu pemerintahan. Memiliki luas total 1.919.000 yang terdiri dari 17.504 pulau, mustahil apabila Indonesia melakukan segala kegiatan pemerintahan menggunakan sistem tradisional, sehingga digitalisasi merupakan opsi terbaik dalam menjalankan peran dan fungsi pemerintahan. Penerapan e-government merupakan salah satu ikhtiar pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah. Ditambah dengan adanya Pandemi COVID-19, e-government merupakan jawaban akan kebutuhan pelayanan publik di tengah keharusan social distancing. Pada artikel kali ini, akan dijelaskan secara lengkap terkait e-government untuk menciptakan good and open government.
Apa itu E-Government
E-Government atau elektronik government sering disebut juga dengan digital government atau online government merupakan suatu upaya dalam mengembangkan pelayanan masyarakat berbasis elektronik dengan pengintegrasian kemajuan teknologi. Dengan inovasi ini, peran dan fungsi pemerintah, masyarakat, hingga pihak swasta untuk membangun Indonesia dapat berjalan lebih optimal. Penerapan e-government ini terbukti telah mempermudah arus timbal balik antara pemerintah dan masyarakat.
Alasan pentingnya E-Government
- Biaya Murah
Kepala Deputi BPPT Bidang Teknologi Informasi Energi dan Mineral, Hammam Riza, pemanfaatan e-government dapat diaplikasikan pada berbagai sektor pemerintahan, efektif dan menghemat anggaran pengeluaran. Selain dapat menghemat biaya, penerapan e-government juga menekan angka korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam instansi pemerintahan. Hal ini dikarenakan segala proses dilakukan secara online sehingga celah tindakan tercela dapat ditekan.
- Meningkatkan Pelayanan Publik
Penerapan e-government merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, dimana dengan teknologi yang terintegrasi informasi dapat dilakukan dengan cepat dan lengkap. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian bahwa e-government dapat memangkas alur birokrasi sehingga memudahkan dan lebih hemat waktu masyarakat. Masyarakat merasa pelayanan pemerintahan lebih baik setelah berinteraksi dengan e-government. - New Normal
Seperti yang kita tahu bahwa menghadapi pandemi COVID-19 seluruh kegiatan yang menimbulkan kerumunan tidak diperbolehkan. Pandemi Covid-19 membuat pelayanan oleh pemerintah menjadi terganggu, namun disisi lain masyarakat memiliki hak untuk dilayani setiap waktu. Meskipun sekarang COVID-19 beranjur menurun namun pandemi masih ada sehingga timbul konsep new normal atau kebiasaan baru. Sehingga sektor pemerintahan juga harus beradaptasi dalam new normal yaitu dengan e-government.
Jenis-Jenis E-Government
- Government to Citizen atau Government to Customer (G2C)
Government to citizen atau customer adalah mengacu pada penyampaian informasi dan layanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Government to citizen bertujuan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat serta efisiensi waktu dan tenaga dalam pelayanan. Contoh dari government to citizen ini adalah layanan pajak online, website pencari kerja disnaker, aplikasi SIM online.
- Government to Employee (G2E)
Government to employee merujuk pada sistem atau layanan digital pemerintahan yang memungkinkan komunikasi internal pemerintahan secara efektif dan efisien. E-government memungkinkan karyawan beraktifitas secara paperless dan meningkatkan kemudahan untuk mengirim dokumen antar karyawan di seluruh divisi. Contoh dari penerapan jenis government to employee yaitu e-learning, e-payroll, e-training.
- Government to Business (G2B)
Sedangkan government to business merupakan layanan yang mengintegrasikan pemerintah dan komunitas bisnis. Hal ini digunakan dengan tujuan untuk membuat lingkungan bisnis yang kondusif agar para pelaku industri bisa aman dan nyaman dalam menjalankan bisnis mereka di Indonesia. Contoh dari penerapan government to business yaitu aplikasi SIUP online, aplikasi pajak perseroan, hukum bisnis dan segala aplikasi pemerintahan yang melibatkan pelaku bisnis.
- Government to Government (G2G)
Government to government merupakan penerapan sistem interaksi non-komersial online dalam pemerintahan, baik internal maupun lintas departemen, divisi, dan institusi pemerintahan. Penerapan ini dapat berupa kolaborasi vertikal misal antara kabupaten, provinsi, atau pusat, dan kolaborasi horizontal misal antar dinas atau kota. Contoh penerapan dari government to government adalah e-budgeting, e-surat, dan aplikasi SIMDA.
Keuntungan dan Kerugian
- Kelebihan
- Pelayanan dapat dilakukan selama 24 jam penuh, sehingga menjadi keunggulan tersendiri.
- Keterbukaan pemerintah dengan masyarakat membuka hubungan yang lebih baik antar masyarakat dan pemerintah.
- Kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi kebijakan pemerintah sehingga program pemerintah dapat dengan cepat dilakukan.
- Mewujudkan good corporate governance
- Pelayanan pemerintahan bisa lebih efisien
- Kekurangan
- Kesenjangan kemampuan masyarakat dalam mengakses teknologi
- Membuka peluang terjadinya cyber crime
- Kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat
- Mahalnya biaya pembangunan infrastruktur online
- SDM pemerintahan harus sudah memadai dalam penggunaan teknologi
Penerapan E-Government yang baik akan membuka peluang bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat, berdialog, dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintah. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government untuk membentuk pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Dengan demikian, e-government dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi sebagai alat untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik. Sebagai jasa konsultan IT, Arkatama telah berpengalaman dan dipercaya banyak instansi pemerintahan dalam mentransformasikan instansinya. Untuk itu, segera transformasikan instansi Anda, dan buat perubahan untuk Indonesia.
Baca juga: Smart City: Kota dengan Segala Kemudahan
Penulis: Habib Fitriana Azzahra (Content Writer DTS Squad Batch 1)
